Marx Mahin

  Perihal "pawang hujan" itu sesuatu yang lumrah, lazim atau biasa di negeri bekas jajahan ini. Bahkan dengan sangat baik di-bahasa-kan sebagai "kearifan lokal" atau "kebudayaan" kita. Karena urusan penting, saya pernah mampir di rumah seorang teman yang sedang mengadakan hajatan perkawinan anak perempuannya. Ia seorang yang "well educated" lulusan universitas Luar Negeri. Namun, secara tidak sengaja saya melihat di atap rumahnya tergeletak kain basahan dan celana dalam. Yang tidak lazim itu adalah ketika sang pawang menampilkan diri sehingga membuat para bule [dan kita semua] terherman-herman. Konon menurut SOP-nya, pawang itu mestinya menyembunyikan diri. Tidak elok mempertontonkan diri di depan orang banyak. Karena di atas langit masih ada langit. Permasalahannya, negeri ini perlu tontonan atau hiburan, agar rakyat yang sulit membeli minyak goreng ini lupa akan penderitaannya, agar orang-orang yang tanah-airnya di kelilingi jutaan pohon k

  Bagaikan pertunjukan teater. Presiden Jokowi menerima satu persatu utusan dari 34 provinsi yang membawa air dan tanah dari tempat masing-masing. Penyiar televisi yang meliput kegiatan menyebutkan acara itu sebagai prosesi Penyatuan Tanah dan Air Nusantara. Air dan tanah disatukan dalam satu wadah semacam gentong yang disebut Bejana Nusantara. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyebutkan kegiatan tersebut sebagai “bentuk kebhinekaan dan persatuan” bangsa Indonesia. Dari pinggiran Kota Palangka Raya, kota yang pernah digadang-gadang oleh Presiden Soekarno menjadi Ibu Kota Negara, saya menatap nanar tayangkan kegiatan yang disebut “prosesi” itu. Bersamaan dengan itu, pikiran saya mengembara ke tulisan Clifford Geertz (1980) yang berjudul “Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali". Dalam buku itu, Geertz mengatakan bahwa kekuasaan simbolik itu sangat penting dan untuk membangun kekuasaan semacam itu perlu dilakukan berbagai macam upacara, prosesi atau ritual. D